REPUBLIKNEWS.NET-Rencana 14 penjabat (Pj) kepala daerah dalam waktu dekat yang akan diganti, tak adanya unsur politis. Hal tersebut ditegaskan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya.
“Terkait 14 pejabat yang dalam waktu dekat ini direncanakan untuk dilakukan pergantian, tidak adanya unsur politis,” ucap Bima dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024) kemarin.
Bima Arya menyebutkan bahwa pergantian itu mayoritas lantaran periode masa kerja yang telah berakhir, hingga evaluasi dari Kemendagri. Pihaknya menyebut juga tidak akan mempertahankan Pj yang kinerjanya kurang cakap untuk tetap mengemban amanah.
“Para penjabat kepala daerah itu, itu kan akhir masa jabatannya berbeda-beda. Jadi kalau pun dilakukan pergantian, ya itu karena masa jabatannya berakhir dan kita evaluasi,” katanya.
“Apabila evaluasinya baik, ada pertimbangan-pertimbangan yang umum, maka akan berlanjut,” lanjut Bima ditemui usai rapat.
Akan tetapi, lanjut Bima, apabila ada laporan atau dinilai kinerjanya kurang, maka akan dilakukan pergantian. “Jadi tidak ada unsur politis di sini, ini semata karena akhir masa jabatan dan karena kinerja,” tambahnya.
Politikus PAN itu memaparkan perlu ada pergantian didasarkan kinerja, guna kestabilan pemerintah agar tidak terganggu. Bima menyebut sejauh ini pergantian itu tak ada kaitannya dengan pelanggaran netralitas.
“Jika memang kinerjanya jauh, kan tidak mungkin saja. Ya walaupun 3 atau 4 bulan lagi, tapi bisa berdampak pada jalannya pemerintahan,” ujar Bima.
Bima menyebutkan, sejauh ini belum ada (terkait netralitas). Sejauh ini lebih kepada persoalan komunikasi dengan stakeholders, ada persoalan anggaran, kapasitas kepemimpinan.
“Jadi, untinya orang-orang yang dianggap tidak mampu untuk menjalankan roda pemerintahan,” tutupnya.***
