JAKARTA I REPUBLIKNEWS.NET-Front Pergerakan Nasional (FPN) menagih janji Presiden terpilih 2024, untuk dapat menyelesaikan persoalan dugaan keterlibatan Sakti Wahyu Trenggono selaku Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) atas proyek fiktif PT.Telkom.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum FPN Dos Santoso saat kembali menggelar aksi damai yang kali ini dilaksanakan di depan DPP Gerindra, Jakarta, Kamis (18/10/2024).
“Kami dari FPN mendukung Prabowo, asalkan tegas menindak Koruptor. Serta tidak melibatkan orang yang terindikasi Koruptor masuk dalam kabinet pemerintahannya. Jika itu yang tejadi, maka kami FPN akan bergerak sampai kapanpun, dan siapapun penghalangnya akan kami lawan,” tegas Dos.
“Sebagai Presiden terpilih dan pelanjut roda pemerintahan, Pemerintahan yang baru sepertinya akan diwariskan penegakkan hukum yang dinilai suram diahir periode masa pemerintahan sebelumnya,” ucap Dos.
Dos menyebut, bahwa pemerintahan sebelumnya menjadi salahsatu indikator kegagalan dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang merosot, dan harus diselesaikan oleh Presiden terpilih saat ini.
“Hal ini sejalan dengan janji politik yang disampaikan Presiden terpilih saat ini, karena dalam pidatonya berangkat menyampaikan akan memberantas dan mengejar para pelaku korupsi dengan pasukan kusus sekalipun lari sampai ke antartika,” ujarnya.
Tak hanya itu, Dos mengkritisi syarat berat bagi calon pembantunya di kabinet nantinya. Syarat tersebut ada tiga yang diantaranya, integritas sehubungan dengan pemberantasan korupsi, kompetensi dan loyalitas.
“Saya kira kalau soal Trenggono yang terindikasi korupsi masih dimasukkan dalam kabinet pemerintahan yang baru, maka pidato dan tiga syarat tersebut hanya “Lip Service” semata,” tegas Dos.
Dos menjabarkan, Sakti Wahyu Trenggono adalah orang yang dipanggil Presiden terpilih saat ini ke Kertanegara Jakarta kemarin. Tak hanya itu, calon menteri lainnya seperti Erik Tohir dan Airlangga Harttato pun turut dipanggil presiden terpilih Prabowo.
“Hal ini jelas membuat kami dari FPN, ragu terhadap komitmen dan janji politik presiden terpilih terhadap penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi di pemerintahan periode saat ini,” tegasnya.
Atas nama FPN, Dos berharap Presiden terpilih Prabowo untuk dapat menyelesaikan pekerjaan rumahnya, terutama disektor penegakkan hukum, spesifikasinya adalah pemberantasan kasus korupsi yang terjadi di negeri ini.
“Kami mengingatkan agar Prabowo lebih berhati-hati dalam memilih calon menteri dan kabinernya, dan tidak memberikan ruang dalam pemerintahan yang barunya bagi orang-orang yang terindikasi melakukan korupsi.
“Karena masalah hukum dan korupsi, masih menjadi kerikil-kerikil pertumbuhan ekonomi dan kesehateraan masyarakat Indonesia,” pintar Dos.
Dalam aksinya, sempat terjadi kisruh antar pengunjuk rasa dengan salahsatu orang yang berada di lokasi. Salahsatu pengunjuk rasa diduga menjadi korban pemukulan.
Tak lama pihak Koordinator aksipun berhasil meredam kisruh tersebut, dengan meminta massa agar tidak terpancing emosi, dan tidak berada dalam pagar pembatas.
“Kami dari FPN sangat tersinggung terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh oknum keamanan di luar aparat,” tegas Dis.
Dos menambahkan, aparat kepolisian tidak melakukan kekerasan, tetapi oknum keamanan di lokasi demo malah melakukan cara-cara kekerasan seperti preman, apakah ini cara mereka menghadapi aksi dari masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
“Makin nampak jika tidak mengindahkan cara-cara persuasif dalam menghadapi aksi-aksi dari masyarakat,” ujarnya.
Sebagai informasi, dalam unjuk rasa pihak FPN kali ini, ada 4 tuntutan yang diminta terhadap Presiden terpilih saat ini:
1.Bapak Prabowo sebagai ketua Umum Gerindra dan presiden terpilih, agar bersikap tegas terhadap pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
2.Segera mengembalikan marah lembaga penegak hukum di Indonesia (KPK, Polri dan Kejaksaan) dengan memilih orang yang kompeten dibidang penegakkan hukum dan tidak tetindikasi kasus korupsi
3.Presideh terpilih agar berkomitmen terhadap janji politiknya, tentang penegakkan hukum di negeri ini. Serta tidak melibatkan orang-orang yang terindikasi terlibat korupsi dalam kabinet pemerintahan periode 2024-2029.
4.Presideh terpilih harus segera mengintruksikan kepada KPK, untuk segera menangkap Sakti Wahyu Trenggono, seperti perompak yang membajak PT.Telkom dam anak perusahaannya sejak 2012 yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah melalui berbagai macam proyek fiktif.(yl)
