KAB.BOGOR I REPUBLIKNEWS.NET– Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan memberikan antensi kusus terhadap Inspektorat untuk menjadi garda terdepan Pemerintah Kabupaten Bogor. Atensi dimaksud dalam hal pengawasan dan pemeriksaan internal serta penegakan disiplin juga tertib administrasi.
Karena itu, Pemkab Bogor lebih dulu melaksanakan evaluasi hasil kegiatan pada tahun anggaran 2022 sebelum merealisasikan kegiatan dan program di tahun 2023 ini. Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan usai membuka kegiatan pengawasan daerah inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2022 di Babakan Madang, Kamis 16 Februari 2023.
“Yang terpenting, bagi Plt Bupati adalah bagaimana hasil perbaikan atas rekomendasi yang jadi temuan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” paparnya.
Iwan menjelaskan, Pemkab Bogor harus melakukan evaluasi setiap awal bulan untuk menginvetarisasi kegiatan-kegiatan yang bermasalah pada anggaran tahun sebelumnya.
“Ini kan gelar rutin pengawasan tiap awal tahun evaluasi tiap tahun sebelum memasuki pelaksanaan kegiatan dan program yang sudah ditetapkan, intinya rekomendasi yang jadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) itu harus diperbaiki dan jangan terulang lagi di tahun ini,” ucaapnya.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor yang juga berstatus sebagai Wakil Bupati ini menyebutkan, hal tersebut dilakukan karena ada permasalahan pengembalian kelebihan bayar dan soal administrasi yang belum dianggap rapi.
“Saya tidak mau ada kesalahan yang sifatnya administrasi berulang-ulang atau terulang terus setiap tahun. Kalau tiap tahun perbaikan administrasinya kan jadi aneh dan wajar jika ada yang menduga ini ada apa-apanya,” kata Iwan.
Oleh karena itu, persyaratan menginginkan sebelum melakukan kegiatan tahun anggaran 2023 agar ada evaluasi terlebih dahulu sehingga sesuatu yang kurang dan bermasalah di anggaran 2022 tidak terulang kembali.
“Makanya sebelum melaksanakan kegiatan 2023 ini, kami inventarisasi dulu temuannya yang bersifat hanya administrasi,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi mengatakan, kegiatan evaluasi itu ditegaskan kepada instansi pemerintah yang bermasalah dengan BPK. Ade juga mengaku, perencanaan tidak hanya melakukan pemeriksaan dan memberikan ulasan terkait tetapi juga melakukan evaluasi.
“Melaporkan kegiatan pengawasan selama tahun 2022 , (khususnya) kepada pimpinan dan SKPD yang pernah diperiksa (BPK). Kita tidak hanya menilai dan mereview, mulai dari RKPD, perencanaan, terus monitoring evaluasi,” terang Ade.
Di samping itu, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini menyebutkan, Inspektorat juga telah melakukan pengkajian yang bersifat pembinaan dalam melakukan aktivitas kegiatan pengawasan.
“Itu yang tahun sebelumnya, ada kaji uji, ada bimtek pendampingan. Aktivitas dari sisi pembinaan dan pengawasan. Jadi memang banyak sekali tugas jajaran Inspektorat,” tukasnya.(Ck/Bc)
