BOGOR | REPUBLIKNEWS-NET – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudi Susmanto, memperjuangkan pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) baru di kecamatan-kecamatan padat penduduk di Kabupaten Bogor.
Hal ini diakui Rudi sebagai solusi untuk mengatasi masalah keterbatasan kapasitas dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMP Negeri yang terjadi setiap tahun.
“Hasil pemantauan dan evaluasi PPDB di wilayah Cibinong, Sukaraja, Citeureup, dan Babakan Madang, menunjukkan bahwa kapasitas SMPN yang ada di empat kecamatan tersebut tidak sebanding,” ucap Rudi.
Perbandingan itu, kata Rudi, diukur dengan jumlah siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) yang ada, mengakibatkan lonjakan permintaan untuk masuk ke SMPN setiap kali PPDB dilaksanakan.
“Jumlah SMPN di kecamatan-kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi tidak boleh ditunda-tunda lagi. Kondisinya sudah mendesak, makanya kita akan mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) untuk segera menyiapkan rencana pendirian SMPN baru,” tegas Rudi.
Rudi juga mengungkapkan bahwa tindakan nekat dari orangtua untuk memastikan anak mereka diterima di SMPN pilihan, seperti menggunakan alamat palsu dekat sekolah, tidak boleh dibiarkan berlanjut setiap tahun.
“Oleh karena itu, solusi jangka pendek yang diusulkan adalah mengajukan penambahan ruang kelas baru (RKB) pada SMPN yang masih memiliki lahan terbuka untuk meningkatkan kapasitas siswa pada PPDB tahun ajaran 2024/2025,” paparnya.
Selain pendirian SMPN baru mendesak itu, lanjutnya, rencana tersebut telah dibahas. Daerah yang sangat membutuhkan itu di antaranya di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong (SMPN 5), dan di Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup (SMPN 4).
“Pendirian SMPN baru ini dimungkinkan karena sudah ada lahan yang menjadi aset daerah,” katanya.
Namun, kata Rudi menegaskan, bahwa kecamatan lain dengan kepadatan penduduk tinggi, seperti Sukaraja, juga dapat membangun SMPN baru.
“Ini bisa dilakukan juga, jika terdapat lahan yang dapat dimanfaatkan baik milik daerah maupun melalui hibah dari masyarakat,” bebernya.
Untuk merencanakan pendirian SMPN baru, kata Rudi, DPRD Kabupaten Bogor akan menggelar rapat dengan melibatkan komisi gabungan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), serta Disdik.
Rapat tersebut, kata Rudi, bertujuan untuk memperoleh data mengenai aset daerah berupa lahan yang belum dimanfaatkan di seluruh kecamatan.
“Data tersebut akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan SMPN baru, dengan harapan proses pembangunan dapat berjalan lebih efisien,” terangnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan masalah keterbatasan kapasitas dalam PPDB di Kabupaten Bogor dapat diatasi.
Pendirian SMPN baru, lanjutnya, di kecamatan-kecamatan padat penduduk menjadi solusi untuk menjamin akses pendidikan yang merata bagi siswa di wilayah tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Bogor, perlu terus berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan. Ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan pendidikan yang semakin meningkat di masa mendatang,” tukasnya.*
