BOGOR I REPUBLIKNEWS.NET-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Markas Pejuang Bogor (MPB) bersama Desa Watch menegaskan komitmennya dalam menyelamatkan anggaran pemerintah, khususnya Dana Desa (DD), dari penyalahgunaan oknum.
Penegasan disampaikan Ketua Umum MPB Atiek Yulis Setyowati dan Ketua Desa Watch Chaidir Rusli, Kabiro Hukum Desa Watch Edison, SH, usai melakukan konferensi pers pada Selasa, 21 Januari 2024.
“Contoh Dugaan Laporan Fiktif pada Dana Desa di Program Ketahanan Pangan . Salah satu kasus mencolok adalah laporan pertanggungjawaban (LPJ) 100 persen terkait program ketahanan pangan di salah satu desa di Kecamatan Cisarua,” ucap Atiek.
Namun, kata Atik menjelaskan, ketika dilakukan pengecekan lapangan, tidak ditemukan sapi sebagaimana dilaporkan, dan kandang pun baru saja dibangun. Informasi yang beredar menyebutkan, bahwa sapi-sapi tersebut dititipkan di lokasi lain.
“Ini indikasi bahwa laporan itu fiktif. Kami akan terus mengawal kasus ini agar tidak ada lagi oknum yang bermain-main dengan anggaran negara itu,” tegas Atiek Yulis Setyowati, yang akrab disapa Bunda Atiek.
Sementara itu, Komitmen Desa Watch dalam melindungi anggaran negara untuk masyarakat, dikatakan Ketua Desa Watch Chaidir Rusli yang kerap disapa Mang Iding, bahwa Desa Watch sebagai sosial kontrol.
Dari laporan yang masuk ke Desa Watch, lalu telah melakukan pengawasan atau memeriksa lebih dari 23 desa yang diduga keras terlibat dalam penyelewengan anggaran dana desa.
“Beberapa desa telah dilaporkan ke Inspektorat Kabupaten Bogor. Kami tegaskan bahwa tujuan utama investigasi ini bukan untuk menghukum kepala desa, tetapi memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai peruntukannya demi kesejahteraan masyarakat,” kata Chaidir.
“Kami ingin dana yang seharusnya untuk rakyat benar-benar sampai ke masyarakat. Jika ada penyalahgunaan, kami beri kesempatan untuk mengembalikan. Tapi kalau terbukti ada kesengajaan, harus ada konsekuensi hukum,” jelasnya.
Peran Pengawasan dan Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah
Ketum MPB Atiek Yulis Setyowati juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat oleh pendamping desa, Inspektorat, dan masyarakat. Dengan sistem pelaporan digital yang mulai diterapkan, transparansi dalam pengelolaan anggaran desa seharusnya lebih terjamin.
“Kami mendukung langkah Bupati Bogor untuk menerapkan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel. Media sosial di setiap desa bisa menjadi alat untuk memantau kinerja dan aktivitas desa secara langsung,” tambahnya.
Adapun efek jera dan upaya peningkatan akuntabilitasnya, kata Atiek menyebutkan, bahwa dari hasil aduan atau laporan masyarakat, Tim Desa Watch MPB terhadap 100 desa dari 416 Desa yang ada di Kabupaten Bogor, lalu 23 Desa terindikasi, filterisasi melakukan tindak pidana korupsi parah yaitu 9 Desa dan dilaporkan ke APH.
“Desa Watch menekankan bahwa penindakan hukum ini, bertujuan untuk memberikan efek jera. Sekaligus juga untuk memperbaiki tata kelola keuangan desa di masa depan,” ujar Atiek
“Tujuan kami bukan memenjarakan kepala desa, tetapi memberikan edukasi dan efek jera agar dana desa tidak disalahgunakan lagi. Kami ingin desa-desa di Bogor menjadi contoh dalam pengelolaan anggaran yang transparan,” pungkas Atiek.
Harapan untuk Masa Depan Desa di Kabupaten Bogor yang Lebih Baik
Melalui langkah-langkah tegas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, Desa Watch berharap dapat mendorong pengelolaan dana desa yang lebih baik dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya transparansi.
“Kami akan terus mengawal kasus-kasus ini hingga tuntas, demi memastikan hak masyarakat tidak dirampas,” imbuh Atiek Yulis Setyowati.
“Kami juga menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat, terhadap anggaran desa. Ini sebagai upaya menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bogor,” tutupnya.
Editor : Asep Sbc
