BANDUNG I REPUBLIKNEWS.NET – Gubernur Jawa Barat yang baru terpilih, Dedi Mulyadi, kembali menegaskan komitmennya untuk membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan di provinsi tersebut.
Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa sekolah tidak boleh menjalankan kegiatan bisnis dalam bentuk apapun, termasuk menjual buku, seragam, Lembar Kerja Siswa (LKS), atau pun melakukan pungutan untuk renang.
“Langkah ini diambil untuk menekan praktik yang dianggap dapat merugikan masyarakat, khususnya orang tua siswa,” ucap Kang Dedi dalam keterangannya, Minggu (9/2).
Dedi menyampaikan bahwa sekolah, seharusnya tidak dijadikan tempat untuk kegiatan perdagangan yang mengarah pada komersialisasi pendidikan.
“Pendidikan harus murni sebagai wadah untuk proses belajar mengajar. Artinya bukan untuk mencari keuntungan,” tegasnya.
Dedi juga menegaskan, bahwa pihaknya akan melarang sekolah-sekolah di Jawa Barat, untuk terus menjalankan praktik-praktik semacam itu.
“Sekolah harus fokus pada pendidikan, bukan menjadi ladang bisnis. Kami ingin memperbaiki kualitas pendidikan di Jabar tanpa ada unsur perdagangan di dalamnya,” ujarnya.
Terkait dengan Larangan Jual LKS, Buku, dan seragam sekolah, Dedi menekankan bahwa ini merupakan bagian dari upaya untuk meminimalisir beban orang tua siswa.
“Dengan demikian, biaya pendidikan tidak boleh memberatkan mereka. Terutama bagi keluarga yang kurang mampu,” katanya.
Dedi juga menegaskan bahwa anggaran yang ada akan dialokasikan untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan oleh sekolah, bukan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa menciptakan kesan komersial.
Selain itu, Dedi juga mengingatkan bahwa kegiatan seperti study tour dan pelaksanaan program olahraga, seperti renang, yang melibatkan pungutan tambahan, tidak diperbolehkan.
“Kegiatan yang dipungut biaya semacam ini dapat memberikan tekanan psikologis baik pada guru maupun siswa,” ujarnya.
“Hal ini tidak sesuai dengan tujuan utama pendidikan, yang harus mengutamakan kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat,” jelasnya.
Bagi Kang Dedi, pendidikan yang baik haruslah bebas dari segala bentuk tekanan atau pemaksaan terhadap orang tua siswa. Ia mengingatkan agar kegiatan pendidikan yang melibatkan biaya tidak boleh mempengaruhi proses belajar mengajar.
“Oleh karena itu, setiap kegiatan yang melibatkan siswa harus benar-benar dipertimbangkan secara matang agar tidak menambah beban mereka,” pintanya.
Lebih lanjut, Dedi juga menegaskan bahwa anggaran dari pemerintah provinsi akan difokuskan untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan utama sekolah.
Sebagai contoh, bantuan anggaran akan lebih difokuskan pada peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, bukan untuk kegiatan ekstrakurikuler yang justru membebani orang tua siswa.
“Kegiatan ekstrakurikuler yang penting untuk perkembangan siswa tetap akan didorong, namun tidak ada pungutan yang membebani,” tegasnya.
Menurut Dedi, tujuan utama dari reformasi pendidikan ini adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi siswa dan guru.
“Dengan tidak adanya pungutan yang berlebihan, diharapkan proses belajar mengajar akan menjadi lebih nyaman dan fokus,” jelasnya.
Dedi juga mengharapkan agar anggaran yang tersedia digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan di tingkat sekolah.
Salah satu hal yang diungkapkan oleh Dedi adalah pentingnya penyelenggaraan kegiatan yang tidak hanya bermanfaat secara akademik, tetapi juga dalam hal pengembangan karakter dan keterampilan siswa.
Dengan anggaran yang dialokasikan secara tepat, Dedi berharap bahwa pendidikan di Jawa Barat dapat berjalan tanpa tekanan tambahan yang membebani siswa dan orang tua.
Dedi juga berjanji akan memastikan bahwa sekolah-sekolah di Jabar memiliki anggaran yang cukup untuk kegiatan ekstrakurikuler, seperti olahraga, seni, dan kegiatan lainnya yang mendukung perkembangan siswa.
“Saya mengingatkan bahwa hal tersebut akan dilakukan dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien, agar semua pihak merasa diuntungkan,” tegasnya.
Menyadari pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Dedi mengajak seluruh elemen pendidikan untuk bekerja sama dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik di Jawa Barat.
Ia berharap agar para guru, siswa, dan orang tua dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang positif tanpa tekanan ekonomi.
“Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan antara sekolah-sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan,” katanya.
Dedi menegaskan bahwa pendidikan haruslah merata di seluruh Jawa Barat, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi siswa.
“Dengan pembagian anggaran yang tepat, saya yakin akan mampu mencapai tujuan tersebut,” ujarnya.
Pernyataan tegas ini, juga menjadi langkah awal dalam perubahan sistem pendidikan di Jawa Barat yang diinginkan Dedi.
Dia menyebutkan bahwa pihaknya akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan.
Namun, untuk itu dibutuhkan kerjasama dari semua pihak agar program-program ini bisa berjalan dengan baik.
Dedi menekankan bahwa tujuan dari kebijakan ini bukan untuk membatasi kebebasan sekolah dalam mengelola kegiatan, tetapi untuk menghindari praktik yang merugikan siswa dan orang tua.
“Dengan mengurangi pungutan-pungutan yang tidak perlu, diharapkan pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” katanya.
Selain itu, Dedi juga berjanji akan memperhatikan kesejahteraan guru dalam kebijakan pendidikan ini.
Dengan anggaran yang dikelola dengan baik, Dedi berharap para guru dapat mengajar dengan tenang dan fokus pada pengembangan siswa tanpa khawatir tentang masalah-masalah administratif yang tidak relevan.
“Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pendidikan di Jawa Barat, saya akan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan,” imbuh Dedi.
Hal ini dilakukan agar sistem pendidikan dapat berkembang secara dinamis dan mampu menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang.
Pendidikan yang berkualitas tidak hanya dilihat dari kualitas pengajaran, tetapi juga dari suasana yang mendukung tumbuhnya kreativitas dan potensi siswa.
“Dengan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan siswa dan guru, saya berharap pendidikan di Jawa Barat akan menjadi lebih inklusif dan terjangkau,” katanya.
Dengan perencanaan anggaran yang lebih baik, Dedi juga berencana untuk mendorong inovasi di sektor pendidikan.
“Misalnya, dengan mendukung pengembangan teknologi pendidikan yang lebih canggih, diharapkan siswa di Jawa Barat dapat memiliki akses ke pendidikan yang lebih berkualitas,” ujarnya.
Dedi juga mengajak masyarakat untuk lebih proaktif dalam memberikan masukan terkait kebijakan pendidikan.
Dia berharap agar semua pihak dapat berperan aktif dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, di mana kesejahteraan semua pihak menjadi prioritas utama.
“Pendidikan harus bisa mengatasi segala tantangan yang ada, bukan malah menambah beban.
“Mari bersama-sama wujudkan pendidikan yang lebih baik, lebih merata, dan lebih berkualitas di Jawa Barat,” ujar Dedi Mulyadi menutup pernyataannya.
Dengan langkah-langkah strategis yang telah diambil, Dedi Mulyadi bertekad untuk mewujudkan pendidikan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat di Jawa Barat.(alf)
