BREBES I REPUBLIKNEWS.NET-Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma secara khusus mengundang para kepala desa dari empat kecamatan wilayah selatan Kabupaten Brebes untuk berdialog. Pertemuan tersebut berlangsung di Pendopo II Bumiayu, pada Minggu (5/10/2025).
Bupati Laramitha menyatakan bahwa Forum ini menjadi ruang terbuka bagi aspirasi, kritik, dan harapan yang disampaikan dengan penuh semangat dan kejujuran, serta dalam langkah nyata membangun sinergi antara pemerintah kabupaten dan desa.
Para Kades dari Kecamatan Tonjong, Bumiayu, Sirampog, dan Paguyangan hadir dan menyampaikan beragam isu strategis: mulai dari jalan rusak, irigasi pertanian, minimnya penerangan jalan umum, hingga koordinasi antardinas yang perlu diperkuat.
“Kami ingin Ibu Bupati menjadi pemimpin untuk semua. Harapan agar pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” kata Ketua Paguyuban Kades Kecamatan Tonjong, Abdul Mukhit menyerukan pentingnya kepemimpinan inklusif.
Dalam dialog tersebut, berbagai isu strategis seperti jalan rusak, minimnya penerangan, dan koordinasi lintas dinas menjadi sorotan. Namun, nada yang muncul bukan pesimisme, melainkan dorongan untuk perbaikan bersama.
“Saya menekankan pentingnya arah pembangunan yang jelas dan terukur,” ujar Kades Taraban, Uma Farida, dan Kades Langkap, Mustholih.
Sementara Kepala Desa Pruwatan Bumiayu, Rasiman menggarisbawahi perlunya komunikasi antardinas agar program tak meleset dari kebutuhan warga.
“Saya mengusulan Bendung Jembat untuk menfairi sawah seluas 145 hektare, dan Kebutuhan daruratnya, tadi sudah disampaikan usul Bronjong,” katanya.
Bupati juga menekankan pentingnya sinergi dengan DPRD dan pemerintah desa sebagai mitra utama.Undangan Bupati kepada para Kades ini menjadi bukti bahwa suara desa kini mendapat tempat dalam perencanaan pembangunan.
“Forum ini bukan hanya ajang curhat, tetapi titik balik menuju sinergi yang lebih kuat antara desa dan kabupaten,” kata Bupati dalam sambutannya.
Dengan semangat kolaborasi, “Brebes Beres” mulai bergerak dari slogan menjadi kenyataan yang digerakkan oleh aspirasi warga, dijalankan dengan komitmen pemerintah, dan dijaga oleh partisipasi semua pihak.***
