BOGOR I REPUBLIKNEWS.NET-Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo yang terletak di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, dikabarkan akan segera beroperasi pada bulan Juni mendatang.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman didampingi Pj.Bupati Bogor Asmawa Tosepu saat memantau langsung uji coba TPPAS Lulut Nambo, di Klapanunggal, Jumat (17/5).
Seperti diketahui, TPPAS Lulut Nambo sedang melalui uji coba terakhir sebelum akhirnya mulai beroperasi pada bulan Juni mendatang. Saat ini TPPAS Lulut Nambo baru bisa menampung kapasitas sampah minimal 50 ton per hari.
Namun akan terus dikembangkan hingga nantinya mampu menampung 1.800-2.300 ton per hari pada tahun 2026. TPPAS Lulut Nambo sendiri melayani pengelolaan sampah yang masuk dari Kabuaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Tanggerang Selatan.
Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu yang turut hadir menyampaikan, bahwa sebagai tuan rumah pihaknya meminta agar kuota sampah yang masuk ke TPPAS Lulut Nambo dari Kabupaten Bogor ditambah.
“Karena lokasi TPPAS ini ada di wilayah Kabupaten Bogor, maka kuota untuk Kabupaten Bogor bisa lebih besar dari yang lain,” ucap Asmawa Tosepu.
Penambahan kuota tersebut, kata Asmawa, bertujuan demi mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, dan mengatasi persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor.
“Jadi dengan adanya TPPAS Lulut Nambo ini, sebagian pengelolaan sampah Kabupaten Bogor dialihkan ke sini. Intinya tidak sepenuhnya dikelola di TPAS Galuga,” paparnya.
Lebih lanjut Asmawa menjelaskan, jumlah sampah di Kabupaten Bogor per harinya mencapai 2.690 ton per hari, dan baru bisa ditangani sebanyak 30 persen. Kemudian jika TPPAS Lulut Nambo ini sudah beroperasi, paling tidak mengurangi beban sampah yang masuk ke TPAS Galuga.
“Dari keseluruhan jumlah sampah per hari, yang baru bisa tertangani sebayak 30 persen. Jadi, TPPAS Lulut Nambo ini tentu diharapkan ada peningkatan,” jelas Asmawa.
Asmawa juga mengatakan, uji coba operasional TPPAS Lulut Nambo ini penting untuk mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan, baik dampak sosial kepada masyarakat dan lain sebagainya.
“Jika sudah terpetakan dampaknya, pemerintah bisa segera lakukan evaluasi untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan kepada masyarakat,” tuturnya.
“Intinya Pemkab Bogor sangat mendukung dan mendorong agar TPPAS ini, untuk segera beroperasi untuk kepentingan masyarakat,” tandas Asmasa Tosepu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman yang merespon harapan penambahan kuota sampah di Kabupaten Bogor untuk dapat ditampung di TPPAS Lulut Nambo, pun diamini pihaknya. Menurutnya, sebagai tuan rumah, Kabupaten Bogor tentunya akan diprioritaskan.
“Saat ini minimal total kapasitasnya di TPPAS sebesar 50 ton tapi masih kita upayakan untuk lebih besar. Tetunya sebagai tuan rumah Kabupaten Bogor akan diprioritaskan,” papar Herman.
Herman menerangkan, dirinya ditugaskan Pj. Gubernur Jawa Barat untuk mengakselerasi operasionalisasi TPPAS Lulut Nambo, harus diakselerasi karena untuk mengantisipasi pengelolaan sampah di beberapa kabupaten/kota.
“Tentunya dengan akselerasi ini kita berharap bulan Juni mulai operasional. Mari kita bahu-membahu untuk mensukseskan berjalannya TPPAS Lulut Nambo ini,” kata Herman.
Paling lambat, lanjut Herman, akhir bulan Juni bisa beroperasi. Sedangkan uji coba ini untuk memastikan kesiapan dan megetahui apa saja yang harus dievaluasi, sehingga pada saatnya tiba TPPAS Lulut Nambo ini sudah siap beroperasi.
“Untuk saat ini masih menggunakan TPAS Galuga, namun TPAS tersebut ada masanya, dan emungkinan di tahun depan akan penuh. Jadi kita persiapkan dari sekarang alternatifnya, salah satunya adalah TPPAS Lulut Nambo,” terang Herman.
Herman melanjutkan, hari ini pihaknya sudah mulai uji coba terakhir, debgan kurang lebih 50 ton sampah yang dikelola untuk menjadi Biomass dan RDF. Output sampah ini juga bisa diserap untuk kebutuhan perusahaan, dan saat ini salah satunya adalah PT. Indocement.
“Kita usahakan hasil dari pengelolaan sampah ini harganya bisa bagus agar dapat menjamin keberlangsungan TPPAS ini. Ini bentuk kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah,” tutur Herman
“Saya berharap, TPPAS ini bisa berjalan sukses yang utamanya samata-mata untuk kepentingan masyarakat. Hal ini sebagai bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat, salah satunya untuk mengelola sampah,” tutupnya.
Untuk diketahui, hadir dalam kesempatan tersebut Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat, Kabiro Perekonomian, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Hadir mendampingi Pj.Bupati Bogor, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Camat Klapanunggal, Forkopimcam Klapanunggal, Kepala Desa Lulut, Kepala Desa Nambo, dan Kepala Desa Diskominfo Kabupaten Bogor.***
