JAKARTA | REPUBLIKEWS.NET- Kejutan besar melanda Indonesia saat Ketua Komisi Pemberantasan KPK Firli Bahuri tersangka dalam Kasus Pemerasan Eks Mentan SYLKorupsi (KPK), Firli Bahuri, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam konteks penyelidikan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Status ini menjadi sorotan utama dalam ranah pemberantasan korupsi di Indonesia, membawa dampak besar terhadap citra lembaga anti-korupsi yang sedang berupaya keras mengatasi kebobrokan di tingkat pemerintahan.
Dalam sebuah gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu (23/11/2023), ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, menjelaskan bahwa kasus ini berakar dari dugaan pemerasan yang terjadi dalam konteks penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI selama periode 2020-2023.
Proses penyelidikan dimulai setelah adanya pengaduan masyarakat pada 12 Agustus 2023, yang kemudian menggiring ke pemeriksaan serius terhadap Firli Bahuri. Polda Metro Jaya secara intensif melakukan langkah-langkah verifikasi terhadap pengaduan tersebut, termasuk pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang terlibat.
Pada 15 Agustus 2023, surat perintah pulbaket dikeluarkan sebagai dasar pengumpulan bahan keterangan terkait dugaan pemerasan tersebut. Selanjutnya, pada 21 Agustus 2023, surat perintah penyelidikan diterbitkan, memulai fase penyelidikan yang kemudian mengarah pada peningkatan status kasus menjadi penyidikan dan Firli Bahuri tersangka pada Jumat (6/10/2023).
Dalam perkembangan penyidikan, hingga saat ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 99 orang saksi dan ahli, termasuk SYL, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, dua eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan M. Jasin, serta sejumlah pegawai KPK, termasuk Direktur Pelayanan, Pelaporan, dan Pengaduan Masyarakat KPK, Tomi Murtomo.
Ketua KPK Firli Bahuri tersangka sendiri telah menjalani pemeriksaan pada Selasa (24/10/2023) dan Kamis (16/11/2023). Dua rumah miliknya juga telah digeledah oleh pihak kepolisian pada 26 Oktober lalu, menciptakan ketegangan lebih lanjut dalam perkembangan kasus ini.
Adapun pasal yang dipersangkakan dalam kasus ini adalah Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU UU Nomor 20 Tahun 2001 mengubah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Beriringan dengan Pasal 65 KUHP.
Perkembangan terbaru ini menjadi ujian berat bagi KPK dan menjadi fokus perbincangan hangat dalam ruang publik. Masyarakat menantikan perkembangan selanjutnya seiring berjalannya proses hukum yang akan menentukan nasib Ketua KPK Firli Bahuri dalam kasus ini.
