LEUWILIANG | REPUBLIKNEWS – Isu pemekaran daerah, khususnya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur, kembali menjadi sorotan. Namun, apakah ini hanyalah ‘jualan’ politik yang diperdagangkan oleh pasangan calon presiden dan wakilnya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN)?
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sapaan akrabnya, menjelaskan pandangannya langsung kepada masyarakat di SBS Premier Venue, Leuwiliang, Kabupaten Bogor, pada Selasa (23/1/24). Menurutnya, perjuangan untuk mewujudkan pemekaran daerah adalah langkah konkret menuju pemerataan pembangunan.
“Dalam usaha kita, ini adalah bagian dari perjuangan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, mendekatkan pelayanan,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Cak Imin tidak hanya berbicara, tetapi juga melakukan langkah nyata dengan menerima kontrak politik bersama perwakilan dan Presidium DOB Bogor Barat dan Timur. Dengan keyakinan yang tinggi, Cak Imin meyakinkan bahwa jika dirinya dan Anies terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, pembentukan DOB di Kabupaten Bogor akan menjadi kenyataan.
Namun, realitas politik yang kompleks menghadang. Cak Imin menyatakan bahwa pembentukan DOB di Kabupaten Bogor terhambat oleh moratorium yang masih berlaku di pemerintah pusat. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi hambatan tersebut menjadi fokus utama.
“Kita tidak ingin pembangunan hanya terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta. Kami memiliki program untuk itu. Maka, upaya mewujudkan DOB di Kabupaten Bogor ini adalah perubahan yang diperlukan, untuk menghindari ketimpangan di masyarakat,” papar Cak Imin dengan tegas.
Sebagai seorang blogger profesional dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, artikel ini mencoba merangkum perjuangan Cak Imin dalam mewujudkan pemekaran DOB Bogor Barat dan Bogor Timur. Dengan menggali lebih dalam, kita dapat melihat bahwa isu ini tidak sekadar ‘jualan’ politik, melainkan juga sebuah langkah strategis untuk mencapai pemerataan pembangunan yang diinginkan.
