BOGOR I REPUBLIKNEWS.NET– Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk memberikan perhatian serius terhadap sektor pertanian sebagai langkah strategis menuju swasembada pangan.
Koordinator BEM se-Bogor, Indra Mahfuzhi, mengatakan bahwa swasembada pangan bukan sekadar program, melainkan kebutuhan fundamental bangsa demi kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.
“Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 2.992 km² dan jumlah penduduk hampir 5,7 juta jiwa sejatinya memiliki potensi agraris yang besar. Namun, arah pembangunan daerah dinilai semakin menjauh dari karakter agraris tersebut,” kata Indra, Senin (25/8/2025).
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor 2024, luas lahan sawah terus menyusut akibat alih fungsi lahan. Pada 2018, luas lahan sawah tercatat 46.786 hektare, turun menjadi 46.559 hektare pada 2019.
“Dampaknya, produksi padi menurun hampir 9 persen hingga hanya mencapai sekitar 455 ribu ton pada 2023,” jelas Indra
Sementara itu, data dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor mencatat angka pengangguran terbuka tahun 2024 mencapai 7,34 persen atau sekitar 210 ribu jiwa. Jumlah desa rentan rawan pangan juga meningkat dari 130 desa menjadi 139 desa.
“Kondisi ini memperlihatkan ketahanan pangan lokal semakin rapuh di tengah potensi besar yang dimiliki Bogor,” ujar Indra.
Menurut Indra, Pemkab Bogor, khususnya Bupati Rudy Susmanto beserta jajarannya, harus mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan sektor pertanian yang semakin terpinggirkan.
“Swasembada pangan bukan sekadar jargon politik, tetapi mandat konstitusional demi kesejahteraan rakyat. Kabupaten Bogor sebagai daerah agraris tidak boleh abai,” kritinya.
“Kami menilai Pemkab Bogor gagal menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas strategis. Alih fungsi lahan, lemahnya perlindungan terhadap petani, hingga minimnya program agroindustri adalah bentuk kelalaian serius,” tegas Indra.
Ia juga menambahkan, jika sektor pertanian tidak hanya soal produksi pangan, akan tetapi juga solusi bagi persoalan sosial-ekonomi masyarakat.
Selain itu, revitalisasi pertanian modern dan pembangunan agroindustri bisa menjadi jawaban untuk mengurangi pengangguran dan memperkuat ekonomi desa.
“Tapi, selama arah kebijakan daerah tidak berpihak pada pertanian, swasembada pangan akan tetap jauh dari kenyataan,” paparnya.
BEM se-Bogor menegaskan komitmennya untuk terus mengawal serta mengkritisi kebijakan Pemkab Bogor agar tidak abai terhadap kedaulatan pangan.
Jika Pemkab Bogor tidak segera berbenah, maka bukan hanya masa depan pertanian yang hilang, tetapi juga kesejahteraan rakyat Bogor yang dikorbankan.
“Kami akan terus berdiri di garda depan, memastikan swasembada pangan benar-benar diwujudkan demi kemandirian daerah dan kedaulatan bangsa,” tutupnya.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pekebunan Kabupaten Bogor, Entis Sutisna, menyampaikan mengenai penurunan produksi padi sebesar 9 persen hingga hanya mencapai 455 ribu ton pada 2023.
Namun, ia menegaskan bahwa langkah-langkah strategis yang dilakukan berhasil meningkatkan produksi pada 2024 menjadi 463 ribu ton.
“Ini bukti nyata bahwa kerja sama antara pemerintah, penyuluh, dan petani dapat memberikan hasil positif. Ke depan, kami optimistis produksi akan terus meningkat,” ucapnya.
Entis juga menjelaskan terkait anggaran pertanian Nlnaik 36 Persen, wujud nyata keberpihakan Pemkab Bogor pada sektor pertanian terlihat dari peningkatan anggaran yang signifikan.
Pada 2024, pagu anggaran Distanhorbun sebesar Rp68,8 miliar, dan pada 2025 meningkat menjadi Rp93,6 miliar atau naik 36 persen. Kenaikan ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Pertanian adalah sektor strategis, dan peningkatan anggaran ini adalah komitmen pemerintah untuk memastikan petani mendapatkan dukungan penuh,” kata Entis Sutisna.
Dengan dukungan program, sarana, penyuluhan, dan peningkatan anggaran, sektor pertanian Kabupaten Bogor terus diarahkan menjadi lebih produktif, modern, dan berkelanjutan.
“Harapannya, Kabupaten Bogor tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga menciptakan kesejahteraan bagi para petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya.
Berikut Tuntutan BEM se-Bogor kepada Pemkab Bogor:
Menghentikan alih fungsi lahan sawah dan menegakkan perlindungan LP2B secara konsisten.
Merevitalisasi sektor pertanian dengan teknologi modern agar produktivitas meningkat.
Membangun ekosistem agroindustri dan BUMDes untuk memperkuat nilai tambah hasil pertanian.
Menciptakan lapangan kerja berbasis desa guna menekan angka pengangguran.
Menjadikan swasembada pangan sebagai agenda prioritas daerah, selaras dengan kebutuhan rakyat.(rf)