Atasi Maraknya Sampah Liar, Achmad Fathoni Dorong DLH Tingkatkan Anggaran Pembinaan KRL

BOGOR I REPUBLIKNEWS.ID-Merespon persoalan maraknya sampah liar yang ada di Wilayah Timur Kabupaten Bogor, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 2 mendorong agar pihak Pemerintah Desa untuk meningkatkan anggaran pembinaan program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) atau Bank Sampah.

“Dari Evaluasi LKPJ DLH tahun 2022, memang persoalan yang belum terselesaikan adalah sampah liar. Saya usulkan Desa Mandiri untuk mengelola sampah dan peningkatan anggaran pembinaan KRL atau Bank Sampah,” ucap Fathoni, kepada wartawan, Minggu 9 April 2023.

Politisi PKS ini menegaskan, LKPJ nya memang salah satu yang belum terselesaikan adalah sampah liar, dan pihaknya mewakili kades yang ada, bahwa mengatasi sampah adalah menyelesaikan dari hulu dengan memfasilitasi kepada masyarakat secara umum.

Baca Juga :  Burhanudin Dorong LPTQ Kabupaten Bogor Lebih Kreatif dan Inovatif

“Mestinya DLH memberikan alokasi anggaran yang besar, sehingga meminimalisir penanganan sampah. Saya mendukung anggaran untuk pelatihan, pembinaan, bagi KRL yang saat ini sudah masif didirikan oleh masyarakat,” jelasnya.

Fathoni berharap, agar kedepannya anggaran permasalah samapah lebih diprioritaskan. Seperti bagiamana mengajak, membina, melatih dan memfasilitasi masyarakat untuk mengelola sampah yang dikoordinir melalui KRL atau bank sampah di wilayahnya masing-masing.

“Jadi, tugas pemda harus mensuport dan memfasilitasi program KRL dan bank sampah, serta pembinaan secara berkala. Saya juga mendorong bagaimana DLH bisa mengusulkan desa mandiri dalam mengelola sampah di wayahnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Pj Bupati Brebes: Persoalan Infrastruktur Harus Melibatkan Pemprov dan Pusat

Selain itu, standarnya desa tersebut bisa mengelola sampah tanpa keluar dari wilayahnya. Disinilah bisa dilakukan MOU terhadap desa yang bisa mengelola sampahnya, nantinya untuk bisa dibangunkan TPST. Bahkan, dia juga mengaku sudah menyampaikan kepada kepala desa yang sudah berinisiatif dalam mengelola sampah mandiri, namun mereka mengeluhkan terkendalanya peralatan yang dibutuhkan. 

“Disinilah DLH harus dapat menjalankan program tersebut, seperti desa mandiri dalam mengelola sampah, tentunya dibantu juga peralatannya dalam mengelola sampah mandiri tanpa harus keluar dari wilayahnya,” tukasnya.(red)