BOGOR I REPUBLIKNEWS.NET- Proyek Pembangunan Bendungan Cibeet dikecamatan Cariu Kabupaten Bogor yang dikerjakan selama 1.860 hari terhitung mulai September 2023 lalu dan direncanakan akan selesai pada akhir 2028 mendatang, diduga berpotensi tidak sesuai target hingga terancam mangkrak.
Diketahui, Waduk Cibeet dibangun dengan lahan seluas 1.700,26 hektar di delapan desa yang ada di dua kecamatan, yang diantaranya Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Cariu kabupaten Bogor Jawa Barat.
“Pembangunanya hingga Oktober 2024 ini, progres pekerjaan baru berjalan sekitar 2 Persen. Hal itu diduga disebabkan masih terkendala pengadaan lahan, sehingga diduga adanya ketidakprofesionalan dari pihak kontraktor,” ucap Aktivis Bogor Raya, Romi Sikumbang, Minggu (13/10/2024).
Dalam menyoroti persoalan ini, Romi yang juga Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM Penjara) mengatakan bahwa lambatnya progres pekerjaan akibat pengadaan lahan yang dikerjakan oleh Satker lahan/PPK lahan dan BPN kabupaten bogor diduga tidak profesional.
“Kami menduga satker lahan/PPK lahan juga pihak BPN tidak serius dalam bekerja dan tidak profesional sehingga pengadaan lahan masih banyak kendala”, ujarnya.
Lanjut Romi menjelaskan, berdasarkan informasi di lapangan bahwa dari September 2023 hingga sekarang Oktober 2024 ini, progres pekerjaan baru mencapai 2 Persen. Dan Informasi yang didapat bahwa progres pekerjaan yang saat ini dikerjakan oleh PT Nindya Karya baru dapat 2 persen sementara pekerjaan hampir setahun.
“Kami menduga PPK lahan yang menjadi bagian dari satuan kerja lahan yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR, tidak mampu bekerja dan tidak profesional. Sehingga menghambat perusahaan perusahaan pemenang tender untuk Ngejar target,” tegasnya.
Romi mendesak, Satker lahan/PPK lahan diduga tidak profesional dan pihak Satker lahan/PPK, lahan harus bertanggung jawab soal lambatnya proyek pembangunan Bendungan Cibeet yang dikerjakan perusahaan kontraktor jadi terhambat.
“Ini memicu terjadi kerugian anggaran negara, serta kerugian anggaran operasional di semua pihak kontraktor,” jelasnya.
“Ini adalah bukti dari dugaan ketidakmampuan pihak PPK lahan dan BPN dalam pembebasan lahan sehingga menambah sederet permasalahan dilapangan”, tegasnya
Romi juga mendesak kementrian PUPR agar mengkaji ulang struktur organisasi satker lahan/PPK lahan, segera dibenahi agar permasalahan ini cepat diatasi dan menekan PPK dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) kabupaten Bogor. Kemudian juga segera menyelesaikan berkas lahan warga yang sudah dibebaskan, sehingga bisa diproses dan dilakukan pembayaran.
“Kami mendesak PUPR me-replace (menganti) pihak satker lahan dan PPK lahan agar mereka bertanggung jawab, atas buruknya progres pembangunan pekerjaan Bendungan Cibeet. Terutama untuk BPN berkas lahan yang sudah masuk segera diselesaikan agar lahan masyarakat bisa segera dibayarkan” imbuhnya
Sebagai informasi, dari data Kementerian PUPR, untuk Paket I Bendungan Cibeet dikerjakan oleh penyedia jasa PT Nindya Karya-PT Adhi Karya-PT Bahagia Bangun Nusa (KSO) yang meliputi pekerjaan urugan kiri bendungan utama dan bangunan pengelak.
Paket II dikerjakan oleh kontraktor PT PP-PT Marfri Jaya Abadi-PT Daya Mulia Turangga (KSO) yang meliputi pekerjaan bendungan utama (kanan), bangunan fasilitas umum, dan jalan akses. Paket III dikerjakan PT Waskita Karya-PT Bumi Karsa-PT KPR (KSO) yang meliputi bendungan utama (tengah), bangunan pelimpah, dan pengambil.
Bendungan Cibeet dibangun di Kecamatan Cariu dengan luas genangan sebesar 735,61 hektare (ha) yang mampu menampung volume efektif sebesar 22,53 juta meter kubik, volume tampung mati sebesar 28,75 juta meter kubik, dan volume tampung total sebesar 97,53 juta meter kubik.(Asb)
